*oleh: Muhammad L Aldila Sungguh, perkembangan penegakan hukum belakangan ini begitu cepat. Perkembangan ini melesat bak peluru yang tidak diketahui kemana sasarannya. Tidak diketahuinya sasaran peluru ini tidak serta merta mengartikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan semestinya. Justru ketidaktahuan kita akan arah peluru inilah yang melahirkan suatu asumsi baru di benak kita bahwa ada yang tidak beres dengan penegakan hukum macam ini.
0 Comments
3/9/2015 0 Comments Peta(ka) Oligarki Indonesia * oleh: muhammad l aldila Perkembangan politik amatlah cepat dan mengagetkan. Bahkan terkadang cukup mengerikan. Jokowi yang kini merupakan presiden RI misalnya. Ia adalah kejutan tersendiri di tengah konstelasi politik indonesia yang (masih) dikuasai para oligarki sisa-sisa orde baru. Ini adalah kejutan terbaik yang pernah ada. Karena jokowi berhasil masuk menjadi tokoh nasional baru. Menggantikan tokoh-tokoh lama yang telah lama berkiprah di perpolitikan nasional. Dan dikarenakan ia adalah tokoh baru, otomatis massa pun berharap banyak padanya. Dukungan rakyat atas jokowi pun (awalnya) real. Nyata. Meskipun belakangan dukungan kepadanya berubah menjadi dukungan siluman. Tetapi untungnya, ia diselamatkan oleh rekam jejaknya yang bersih dari dosa politik. Sejak lahir ia memang bukan orang berada, karena ia adalah anak kaum marginal di pinggiran kampungnya. Hidupnya mencerminkan peralihan seorang miskin menjadi seorang yang berada. Di satu sisi jokowi memang merupakan konfigurasi yang unik dari sebuah kejenuhan nasional atas kesemrawutan sistem warisan orde baru. Namun disisi lain, ia merupakan wayang yang tidak memahami bahwa dibelakangnya berdiri para predator oligarki warisan orde baru. 5/5/2015 0 Comments Manuver Indah Pak BeyeOleh: Muhammad L Aldi tulisan dimuat di : https://www.selasar.com/politik/manuver-indah-pak-beye Di tengah belantara isu KPK vs Polri, BBM naik, apartemen pelacur, dan isu-isu ketatanegaraan lain khas rezim joko widodo, tanpa kita sadari belakangan sosok Susilo Bambang Yudhoyono mulai terangkat kembali kepermukaan. Misalnya saja perkara utang IMF, bukan hanya anak pak beye ibas, seskab andi dan menkeu bambang saja yang terkena dampak saling tuding soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Masyarakat luaspun juga ikut terkena dampak 'saling tuding' tersebut. Maksudnya, saling tuding memperbandingkan pemerintahan pak beye dan jokowi. Akibatnya, masyarakatpun mendadak 'gaduh'. Mempertanyakan pidato jokowi di KAA soal utang IMF. Sebabnya, koreksi dari mantan presiden sebelumnya dianggap lebih masuk akal daripada pernyataan presiden yang sekarang. Republik Rakyat Tiongkok (“Tiongkok”) merupakan negara yang terbentuk pada tahun 1949 dan memiliki rekam jejak sejarah peradaban yang sangat panjang. Telah banyak tinta emas yang tertuang kedalam tiap kebijakan tertulis maupun tidak tertulis dibidang hukum, politik, budaya dan ekonomi yang menjadi cikal bakal mengapa Tiongkok kini menjadi negara (sangat) maju. Namun tulisan ini tentu tidak akan membahas mengenai semua bidang tersebut. Tulisan ini dibuat dan bertujuan hanya untuk fokus mengangkat sektor keekonomian yang dikaitkan ke perlindungan sosial di Tiongkok sebagai domain utama topik penulisan. Oleh : Muhammad L. Aldi Ditengah dinamika perkembangan ketatanegaraan indonesia, publik dikejutkan dengan pelimpahan berkas perkara korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) oleh kejaksaan agung kepada kepolisian. Pelimpahan ini selain merupakan preseden buruknya sistem penegakan antikorupsi juga merupakan kali pertama lempar-melempar kasus diantara trisula penegak hukum -Kepolisian, Kejaksaan, KPK- berlangsung dan mungkin bisa dikatakan kali pertama terjadi dalam sejarah bangsa. Banyak kalangan menilai, perkara yang melilit BG tersebut tidak lagi murni perkara ‘hukum’, melainkan perkara yang telah banyak dinodai dan berlumuran muatan politis. Hal itu yang menjadikan perkara BG ini diistilahkan sebagai perkara hukum setengah politik. |
Muhmd Aldi
Tukang komentar. khususnya seputar hukum, politik dan kebijakan publik. Merupakan pria keturunan asli Minangkabau. Archives
September 2021
CategoriesAll Catatan Kritis Fakultas Hukum UNS Gerakan Mahasiswa Hukum Hukum Tata Negara Internasional Kegiatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Manifestasi Manifesto Politik Opini Pribadi Penegakan Hukum Politik Universitas Sebelas Maret |